Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) mengajukan proposal penambahan anggaran yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia dan menunjang transformasi digital nasional yang sedang digencarkan pemerintah. Besarnya anggaran yang diajukan tentu menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai alokasi dan dampaknya.
Kominfo Usul Tambahan Anggaran Rp 12,6 Triliun untuk 2026
Daftar Isi
Kementerian Kominfo mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun untuk tahun 2026. Ini merupakan tambahan dari pagu indikatif sebesar Rp 7,75 triliun. Total kebutuhan anggaran Kominfo untuk tahun depan pun menjadi Rp 20,36 triliun.
Besarnya angka ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi krusial agar dana tersebut tepat sasaran.
Prioritas Penggunaan Anggaran: Papua, Pusat Data Nasional, dan AI
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk tiga hal utama. Ketiga prioritas ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital.
Pertama, percepatan pembangunan akses internet di Papua. Wilayah ini masih tertinggal dalam hal konektivitas digital, sehingga perlu investasi besar untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Kedua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN). PDN merupakan infrastruktur penting untuk menyimpan dan memproses data pemerintah dan sektor swasta. Keberlanjutan PDN perlu dijamin agar data nasional tetap aman dan terintegrasi.
Ketiga, mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). AI dianggap sebagai kunci dalam transformasi digital dan perlu mendapat dukungan anggaran yang cukup untuk pengembangannya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di bidang teknologi.
Penguatan Infrastruktur Digital dan Ekosistem
Anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital. Ini mencakup pembangunan jaringan internet, pengembangan aplikasi digital, serta pengamanan ruang digital.
Program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif. Dengan konektivitas yang memadai, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan digital.
Selain itu, program ini juga akan fokus pada pengembangan ekosistem digital yang memberdayakan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha digital untuk berkembang. Pemerintah berharap hal ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak inovasi digital di Indonesia.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Kementerian Kominfo telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Kominfo terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Kominfo juga berkomitmen untuk mempertahankan predikat WTP dengan terus memperbaiki pengendalian intern. Mereka akan menerapkan rekomendasi BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Keberhasilan meraih WTP menjadi bukti pengelolaan keuangan yang baik.
Selain itu, Kominfo juga merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar pada kuartal I 2025, yaitu sebesar Rp 8,66 triliun. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Kominfo dalam mengelola sumber daya yang ada.
Pembiayaan Akses Internet Sekolah Rakyat
Terkait dengan pembiayaan akses internet sekolah rakyat, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkominfo, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa hal tersebut akan dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. Ini menjadi bentuk sinergi antar kementerian dalam mendukung program pendidikan di Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari Kementerian Sosial, diharapkan akses internet di sekolah-sekolah rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini akan sangat membantu proses belajar mengajar dan pemerataan akses informasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari pentingnya akses internet untuk mendukung kemajuan pendidikan.
Usulan anggaran yang besar dari Kominfo menunjukkan ambisi besar pemerintah untuk membangun Indonesia yang maju di bidang digital. Namun, kesuksesan program ini bergantung pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta implementasi program yang efektif dan tepat sasaran. Semoga anggaran ini dapat digunakan secara optimal untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju secara digital.
