Pemerintah Indonesia menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga Oktober 2025. Keputusan ini diambil bersama Komisi II DPR RI dan menimbulkan kontroversi, khususnya terkait dampak ekonomi yang signifikan.
Penundaan ini memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian, terutama karena bertepatan dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami skala kerugian dan dampak jangka panjangnya.
Dampak Ekonomi Penundaan Pengangkatan CPNS
Daftar Isi
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memperkirakan potensi kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun akibat penundaan ini.
Perhitungan tersebut didasarkan pada gaji pokok rata-rata CPNS, tunjangan, dan jumlah formasi yang tersedia (250.407 formasi).
Penundaan selama sembilan bulan (Maret-Oktober 2025) berarti hilangnya potensi pendapatan sekitar Rp 27 juta per CPNS.
Bhima juga menyoroti munculnya pengangguran semu karena banyak CPNS yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Dampak ekonomi yang lebih luas masih dalam proses penghitungan oleh CELIOS, tetapi diperkirakan akan jauh lebih besar dari angka Rp 6,76 triliun tersebut.
Faktor Penyebab Penundaan Pengangkatan CPNS
Bhima Yudhistira mengemukakan beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penundaan ini.
Pertama, penurunan tajam pendapatan negara, terutama penerimaan pajak, yang berdampak pada keterbatasan anggaran pemerintah.
Kedua, efisiensi anggaran untuk program prioritas, seperti program makan bergizi gratis (MBG), yang mempengaruhi alokasi belanja pegawai.
Ketiga, perencanaan yang kurang matang dalam pembukaan formasi CPNS 2024 sebelum pemerintahan baru terbentuk, menyebabkan mis-match antara kebutuhan dan jumlah CPNS yang direkrut.
Tanggapan Pemerintah dan Solusi ke Depan
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan atas kesepakatan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI.
Penyesuaian ini, menurutnya, diperlukan untuk memastikan proses pengangkatan dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Penyelesaian pengangkatan serentak membutuhkan waktu karena perlunya penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan.
Pemerintah juga ingin menata Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN yang selama ini tidak seragam di setiap instansi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi.
Penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026 tentu menimbulkan kecemasan bagi para calon ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Semoga roadmap yang disiapkan BKN dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka, serta meminimalisir dampak negatif penundaan ini.
Kesimpulannya, penundaan pengangkatan CPNS 2024 memiliki implikasi ekonomi yang besar dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Transparansi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah sangat krusial untuk mengurangi dampak negatif dan membangun kepercayaan publik. Semoga langkah-langkah selanjutnya yang diambil pemerintah dapat meringankan beban para calon ASN dan meminimalisir kerugian ekonomi yang lebih besar lagi.
