humaniora

Humaniora: Kemenko PMK: Data kredibel penting untuk memadukan sasaran kebijakan

Lely

Humaniora: Kemenko PMK: Data kredibel penting untuk memadukan sasaran kebijakan

Jakarta (PRESSRELEASE.CO.ID) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa ketersediaan data yang kredibel sangat penting untuk memadukan lokus dan sasaran kebijakan seperti pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia, tidak cukup hanya memiliki data yang baik (valid), menguasai dan memahami penggunaan data merupakan kunci untuk kebijakan yang tepat dan akurat,” kata Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara dalam Kelas Literasi Data Bangga Kencana, Stunting dan P3KE yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Andie menuturkan saat ini di Indonesia, terdapat dua jenis data yang dimanfaatkan pemerintah dalam menetapkan lokus maupun kebijakan pada masyarakat. Pertama, adalah data makro yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan data mikro untuk menentukan target intervensi baik individu maupun keluarga.

Kemudian data mikro berasal dari Data Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial dan data hasil Pendataan Keluarga (PK) milik BKKBN.

Berita Terkait :  Humaniora: Dana stimulan untuk korban gempa Malang dicairkan

Baca juga: Kemenko PMK:Pembangunan manusia aspek esensial wujudkan Indonesia Maju

“Tiga data itu terbentuk dengan informasi by name by address di Indonesia yang cakupannya meliputi hampir seluruh penduduk dan diatur dalam undang-undang,” katanya.

Terkait dengan data hasil Pendataan Keluarga BKKBN, Andie mengapresiasinya karena data PK memuat informasi yang cukup lengkap seperti demografi, sosial, keterangan spasial, akses KB, serta informasi perkembangan penduduk dan keluarga lainnya. Selain itu juga jumlah data BKKBN cukup besar telah mencapai 80 persen penduduk.

Selain data PK BKKBN, data lain yang menjadi contoh dari data kredibel adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta kode wilayah, proses pemetaan baik target maupun jenis intervensinya bisa dipetakan dengan baik.

Berita Terkait :  Humaniora: DPR apresiasi terbitnya Permenaker tentang Jaminan Sosial PMI

Ia mencontohkan P3KE sudah digunakan Kementerian PUPR misalnya untuk menentukan lokus wilayah maupun penentuan target sasaran dalam penanganan perumahan dan kemiskinan.

Kominfo, katanya, juga menggunakan data tersebut untuk menentukan penerima set top box program penerima TV analog menjadi digital. Sementara di tingkat daerah, pemerintah daerah sangat terbantu dalam menentukan penerima BLT desa.

Di Kemendikbudristek, data P3KE yang telah di triangulasi dengan data DTKS dan Dapodik bisa digunakan untuk mempertajam penerimaan program Indonesia Pintar.

“Oleh karena itu, Kelas Literasi Data Bangga Kencana, Stunting dan P3KE ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan sangat strategis, untuk meningkatkan kapasitas sebagai pengambil kebijakan berbasis bukti, evidence base policy dan saya minta untuk semuanya bersungguh-sungguh mengikuti setiap tahapannya,” kata Andie.*

Baca juga: Kemenko PMK ajak masyarakat terapkan pola makan bergizi seimbang

Sumber: Antara.

Tags

Bagikan:

Artikel Terkait

Tinggalkan komentar