Mensos Risma dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, di rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, dia menyebutkan terdapat penurunan anggaran pada Ditjen Rehsos di tahun 2023 senilai Rp480 miliar.
Menurutnya, penurunan ini mencakup hilangnya bantuan permakanan bagi 100.000 lansia dan 33.774 penyandang disabilitas, serta bantuan bagi 378.745 anak yatim piatu non-COVID.
Anggaran lain yang mendapat pemotongan adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang mengalami penurunan target dan indeks. Di tahun 2022, target adalah 8.500 penerima manfaat (PM) dengan indeks bantuan senilai Rp6 juta.
Baca juga: Mensos sebut belum miliki anggaran untuk bantuan gagal ginjal akut
Sedangkan pada mata anggaran 2023, target turun menjadi 7.500 dengan indeks Rp5 juta per penerima manfaat (PM).
Selain itu, Program bantuan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga turun dari Rp90 milyar menjadi Rp69 milyar. Hal ini juga menyebabkan penurunan target ke 2.847 KK, dimana sebelumnya program ini menargetkan 3.500 KK.
Penurunan itu juga ada pada program rumah sejahtera terpadu (RST). Pada 2022, program tersebut menargetkan 10.600 keluarga penerima manfaat (KPM), dan realisasinya 10.490 KPM. Anggaran pada waktu itu sebesar Rp212 miliar, dan terealisasi 209,8 M atau 98,96 persen.
Mensos mengatakan pada 2023, targetnya hanya menjadi 3250 KPM, sebab sepertiga dari anggarannya turun Rp65 miliar.
“Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal target itu sama dengan 2022,” kata Mensos.
Adapun anggaran di tahun 2022 di luar BLT BBM dan BLT minyak goreng sebesar Rp79,3 triliun, namun pada 2023 anggaran Kemensos menjadi Rp78,1 triliun. Sehingga terjadi penurunan anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran yang juga dihadapi Kemensos. Adapun program utama yang terdampak kebijakan tersebut adalah Program PENA, pemberdayaan KAT, Bansos Kearifan Lokal, Keserasian Sosial, Bantuan Stimulan Kebencanaan, dan honor pendamping.
Komisi VIII menyayangkan pemblokiran pada anggaran Kemensos dan meminta agar Mensos mengambil langkah-langkah strategis agar blokir bisa dibuka. “Saya sedih anggaran dikurangi dan diblokir. Apalagi yang diblokir adalah justru program-program untuk memberdayakan masyarakat miskin,” kata anggota DPR Komisi VIII Endang Maria Astuti.
Adapun rapat dengan Komisi VIII DPR RI menyimpulkan bahwa DPR RI memahami realisasi anggaran sebanyak 18,54 persen atau sekitar Rp14,5 trilyun dari pagu senilai Rp78,1 triliun.*
Sumber: Antara.
