Jakarta (PressRelease) — Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono mengakui, meskipun masih terhitung sebagai pembaga baru, BPIP berhasil mencatatkan kinerja positif. Hal ini, salah satunya, dilihat dari capaian pada tahun anggaran 2021 yang menunjukan tren positif.
“Raihan WTP kita dua kali berturut turut, kemudian juga pelaksanaan anggaran kita mendapatkan nilai 93.8, kemudian juga berkaitan dengan SAKIP kita mendapatkan nilai B-B dan satu step lagi kita ke A,” ucapnya saat sambutan dalam Rapat Kerja di Jakarta, Senin.
Meskipun demikian, ia berharap kepada pegawai untuk menyelesaikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkannya secara cepat, tepat, akuntabel dan transparan.
“Pelaporan pertanggungjawaban harus tepat waktu harus mengingat sisa waktu kita, karena waktu kita ini tinggal beberapa bulan lagi,” ujarnya.
Ia juga menekankan kepada pegawai untuk terus melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kinerjanya serta memenuhi rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
“Kemudian juga evaluasi dan monitoring, evaluasi dan monitoring ini guna untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun kendala regulasi,” paparnya.
Ia juga berpesan kepada pegawai untuk menulis yang sudah dikerjakan kemudian mengerjakan yang sudah ditulis sehingga program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tentunya apa yang ada di regulasi kita implementasikan sesuai dengan regulasi aturan hukum tetapi apa yang dilaksanakan kita tuangkan pada peraturan”, ucapnya.
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi seiring ketakutanlah yang membuat kita jadi sulit, sekali lagi mari kita selalu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas”, tutupnya.
Sementara itu, kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, BPIP sebagai Lembaga Negara harus melaksanakan seluruh ketentuan yang mengamanatkan terkait Reformasi Birokrasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Kebijakan.
“BPIP selalu bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan yang diperlukan dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPIP, agar tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang mampu menjalankan program-program pemerintah dengan efektif dan efisien”, jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, para pegawai di lingkungan BPIP didorong untuk terus berupaya secara konsisten dan lebih berinovatif melakukan pengelolaan kinerja yang menekankan proses perencanaan berbasis kinerja.
“Sebuah organisasi dikatakan telah bertransformasi organisasi ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja yang bersinergi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain, demikian juga dengan para pegawai atau staf yang saling bersinergi dan berkolaborasi bukan berkompetisi, namun tanpa meniadakan KPI masing-masing”, harapnya.
Berita telah di terbitkan oleh Sumber Berita
