Sumatera Barat benar-benar membentangkan karpet merah untuk menyambut para perantau dan wisatawan yang diperkirakan datang berbondong-bondong pada libur Lebaran 1444 Hijriah/2023.
Persiapan penyambutan dilakukan sejak jauh hari, bahkan sebelum Ramadhan. Berbagai kajian dilakukan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, untuk memberikan kenyamanan kepada para perantau dan wisatawan.
Pemprov Sumatera Barat sebagaimana disampaikan Gubernur Mahyeldi, jumlah perantau dan wisatawan yang akan berkunjung tahun ini diprediksi meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1,8 juta orang. Perputaran uang pada periode libur Lebaran itu diperkirakan bisa mencapai Rp9 triliun.
Karena itu, pemerintah daerah harus bisa memberikan kenyamanan pada pengunjung yang datang membawa cuan itu.
Pemprov mencatat setidaknya ada tiga persoalan besar pada libur Lebaran 2022 yang perlu dijadikan pelajaran dan dicarikan solusi agar tidak terjadi lagi pada 2023, yakni soal kemacetan, soal sampah di objek wisata dan terakhir tentang keramahtamahan menyambut tamu.
Macet adalah persoalan yang paling pelik dan belum terselesaikan di Sumbar pada setiap edisi libur Lebaran. Setiap tahun postingan tentang kemacetan parah akan sangat mudah ditemukan di berbagai platform media sosial.
Kemacetan tidak hanya dikeluhkan oleh perantau dan wisatawan, tetapi juga oleh masyarakat Sumbar yang pergi berlebaran. Pemerintah daerah bersama pihak terkait bukannya tidak bekerja untuk mencarikan solusi. Penempatan petugas pada sejumlah posko dan titik-titik macet dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan.
Hanya saja, berkaca pada beberapa kali libur Lebaran hingga tahun 2022, upaya itu belum bisa menjawab persoalan. Kemacetan masih saja terjadi di berbagai tempat, terutama di lokasi wisata unggulan, rumah makan, pasar tumpah, dan SPBU.
Karena itu, perlu ada kebijakan ekstrem agar persoalan kemacetan bisa teratasi. Namanya kebijakan ekstrem pasti akan ada penolakan pada awalnya. Akan banyak suara sumbang mengkritisi penerapannya, tetapi bila hal itu tidak dilakukan, maka libur Lebaran akan terus dihantui oleh kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani menyebut pihaknya sudah melakukan banyak diskusi dan kajian dengan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan kemacetan itu. Titik-titik macet dipetakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Dari banyak diskusi dan kajian itu, dipilih dua alternatif yang diyakini bisa, setidaknya, mengurangi kemacetan di jalur utama, yaitu Bukittinggi-Padang. Dua alternatif itu adalah kebijakan yang cukup ekstrem dan belum pernah dilakukan sebelumnya.
Alternatif pertama, adalah penerapan pelat nomor genap-ganjil untuk melewati jalur Bukittinggi-Padang. Penerapannya mirip seperti peraturan genap-ganjil di Kota Jakarta dengan pembagian waktu. Pada jam tertentu kendaraan yang boleh melewati jalur yang ditentukan hanya pelat nomor genap, kemudian pada rentang waktu setelahnya adalah pelat nomor ganjil. Begitu seterusnya.
Jalan alternatif disiapkan untuk kendaraan yang tidak bisa melewati jalur utama tersebut, yaitu jalur Bukittinggi-Padang via Malalak, Kabupaten Agam.
Alternatif kedua, adalah jalur satu arah pada jam yang ditentukan. Jalur satu arah ini adalah sistem yang dilakukan untuk merekayasa arus lalu lintas dengan mengubah jalur dua arah menjadi jalur satu arah.
Kendaraan dari Bukittinggi menuju Padang tidak diperkenankan melewati jalur utama via Padang Panjang. Kendaraan akan dialihkan ke jalur Malalak-Sicincin. Pengendara akan diarahkan menuju jalur Malalak (ke arah Matur) saat sampai di Simpang Empat Pasar Padang Luar. Sampai di Simpang Tiga Malalak, pengendara diarahkan belok kiri ke arah Sicincin.
Pengendara bisa memilih untuk masuk ke jalur utama sesampai di Sicincin dan melanjutkan perjalanan melewati Lubuk Alung hingga Padang. Namun juga ada jalur alternatif menuju Pariaman dan keluar di Bandara Internasional Minangkabau.
Petugas disiapkan pada jalur ini untuk memandu pengendara. Selain itu juga disiapkan rambu-rambu yang bisa dipedomani.
Dua alternatif yang disiapkan ini sama-sama bertujuan untuk menambah kapasitas jalan sehingga bisa mengurangi kemacetan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar lebih cenderung pada sistem satu arah. Hal itu diamini oleh Pemprov Sumbar.
Diputuskan sistem satu arah itu akan diujicoba pada Sabtu (8/4) mulai pukul 12.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengajak masyarakat untuk mengikuti arahan petugas pada saat uji coba jalur satu arah itu sebagai upaya mengurangi macet saat libur Lebaran 1444 Hijriah.
Uji coba satu arah yang dilakukan bertujuan untuk melihat seberapa efektif kebijakan ini bisa mengurangi kemacetan di jalur Bukittinggi-Padang dan sebaliknya.
Hal itu juga sebagai langkah sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terkejut dan bereaksi berlebihan saat kebijakan dilakukan pada libur Lebaran 1444 Hijriah.
Karena itu pengendara diminta untuk bisa mematuhi arahan petugas saat uji coba dilakukan agar efektivitas sistem itu bisa terukur.
Pemprov Sumbar memang mengakui ada beberapa konsekuensi dari kebijakan itu, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur satu arah karena harus memutar jauh untuk sampai di tujuan. Namun beberapa jalur alternatif diyakini bisa digunakan.
Rekayasa arus lalu lintas juga disiapkan untuk pengendara dari Pekanbaru, Medan, Jambi, dan Bengkulu yang ingin ke Padang.
Pengendara dari Pekanbaru diarahkan untuk melewati jalur Payakumbuh-Piladang-Batusangkar-Solok- Arosuka-Padang.
Pengendara dari Medan diarahkan untuk menggunakan jalur ke Tiku Agam, terus ke Pariaman dan Padang, alih-alih menggunakan jalur via Bukittinggi.
Pengendara dari Jambi tetap menggunakan jalur Solok-Arosuka hingga Padang. Demikian juga pengendara dari Bengkulu bisa melewati jalur utama via Painan.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda menyebut selain rekayasa lalu lintas, untuk menghindari penumpukan wisatawan di objek wisata terkenal juga bisa menjadi solusi menghindari kemacetan ekstrem.
Memberikan informasi tentang lokasi wisata alternatif kepada perantau dan wisatawan diyakini bisa menjadi salah satu solusi.
Ada ratusan lokasi wisata di Sumbar yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, selain objek yang telah terkenal, seperti Jam Gadang Bukittinggi, Istano Pagaruyung Batusangkar dan Harau di Limapuluh Kota.
Selain itu juga ada 300 lebih desa wisata yang bisa dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran 1444 Hijriah di Sumbar. Juga ada ekowisata yang terletak di Perhutanan Sosial di Sumbar yang tidak kalah menariknya.
Informasi tentang lokasi wisata alternatif itu akan dimuat dalam aplikasi panduan wisata pada libur lebaran 1444 Hijriah di Sumbar yang disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar dalam bentuk barcode yang bisa didapatkan secara gratis oleh wisatawan.
Sementara itu, persoalan sampah di objek wisata juga menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Makin banyak kunjungan wisatawan, makin banyak produksi sampah. Sebagian pengelola destinasi wisata belum bisa mengelola sampah itu dengan baik sehingga bertumpuk dan membuat wisatawan kurang nyaman.
Usut punya usut persoalan sampah itu juga berkaitan dengan kepedulian kabupaten dan kota dalam pengelolaan sampah. Anggaran yang disediakan daerah untuk pengelolaan sampah relatif sangat kecil.
Dinas Lingkungan Hidup Sumbar mengungkapkan ada daerah yang anggaran pengelolaan sampahnya tidak sampai 0,005 persen dari APBD-nya.
Selagi kepedulian tentang pengelolaan sampah itu belum baik, persoalan sampah di objek wisata juga akan masih jauh panggang dari api.
Namun, setidaknya untuk persoalan sampah, pengelola objek wisata sudah diminta menambah jumlah tempat sampah dan membuat spanduk agar wisatawan membuang sampah pada tempat yang disediakan.
Persoalan terakhir adalah keramahan dalam melayani wisatawan. Aksi premanisme dan ketok harga yang membuat wisatawan tidak nyaman juga masih menghantui libur Lebaran di Sumbar.
Gubernur menyebut hal itu membuat citra daerah menjadi buruk karenanya pada libur Lebaran 2023 ini menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah hotline pengaduan yang disiapkan di 19 kabupaten/kota, yang bisa langsung merespons pengaduan wisatawan jika terjadi aksi premanisme dan ketok harga.
Petugas juga disiapkan di objek wisata untuk bisa memberikan respons cepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Sumber: Antara.
