Indonesia menghadapi ancaman serius dari penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI), khususnya teknologi deepfake yang mampu meniru wajah dan suara seseorang dengan sangat realistis. Kejahatan ini telah merugikan banyak pihak, baik individu maupun lembaga.
Pada Januari 2025, polisi berhasil mengungkap kasus deepfake yang melibatkan peniruan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para pelaku menggunakan video deepfake untuk menipu masyarakat.
Modus Operandi Deepfake dan Ancamannya
Daftar Isi
Modus operandi para penipu deepfake cukup sederhana namun sangat efektif. Mereka mengunggah dan menyebarkan video palsu di berbagai platform media sosial. Video tersebut seolah-olah menampilkan pejabat negara yang menawarkan bantuan kepada masyarakat.
Akibatnya, banyak orang tertipu dan memberikan data pribadi atau uang kepada para penipu. Kasus ini menyoroti betapa bahayanya teknologi deepfake jika jatuh ke tangan yang salah.
Solusi Keamanan Adaptif Berbasis AI
Jan Sysmans, Mobile App Security Evangelist dari Appdome, menekankan perlunya solusi keamanan yang adaptif terhadap ancaman deepfake. Pertahanan konvensional dinilai kurang efektif menghadapi teknologi yang terus berkembang ini.
Teknologi keamanan berbasis AI, menurut Jan, tidak hanya mendeteksi ancaman tetapi juga secara otomatis membangun pertahanan tambahan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada intervensi pengembang.
AI harus terintegrasi ke seluruh siklus perlindungan aplikasi, mulai dari pembangunan proteksi hingga pemantauan dan respons terhadap ancaman baru. Pendekatan ini dianggap krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake.
Data dari hampir 2 miliar aplikasi yang menggunakan teknologi Appdome telah membantu melatih model AI untuk mengenali dan merespon ancaman dengan lebih efektif. Pembelajaran berkelanjutan dari data dan sinyal aplikasi menjadi kunci.
Mitigasi Ancaman Deepfake di Berbagai Sektor
Ancaman deepfake sangat nyata di sektor keuangan. Deepfake dapat digunakan untuk membobol sistem keamanan biometrik dan melakukan penipuan identitas.
Penipu dapat menyamar sebagai eksekutif perusahaan untuk menipu karyawan, atau menggunakan data pribadi orang yang sudah meninggal untuk mengajukan pinjaman. Lembaga keuangan perlu meningkatkan keamanan dan memberikan pelatihan karyawan.
Di dunia politik, deepfake digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memecah belah masyarakat. Video deepfake yang menampilkan tokoh politik dapat mempengaruhi opini publik dan merusak reputasi.
Menjelang pemilu, ancaman ini semakin meningkat. Peningkatan literasi digital dan pengembangan teknologi deteksi deepfake menjadi sangat penting.
Pentingnya edukasi publik terhadap deepfake tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus diajarkan cara mengenali dan mendeteksi video atau audio palsu. Hal ini dapat mencegah mereka menjadi korban penipuan.
Peran pemerintah dalam membuat regulasi dan penegakan hukum juga krusial. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan autentikasi digital juga patut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Ini dapat membantu mencegah penyebaran informasi palsu melalui deepfake.
Mengatasi deepfake membutuhkan pendekatan menyeluruh. Literasi digital, teknologi deteksi canggih, regulasi yang kuat, dan kerja sama antarpihak menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif deepfake di Indonesia.
Tantangan deepfake yang terus berkembang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua.
